MENGENAL MEKANISME PROSES PERADILAN ANAK

Berhasilnya pembangunan sangat bergantung pada situasi dan juga stabilitas keamanan yang konsisten. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat serta dinamis di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan hukum, serta juga meningkatkan usaha memlihara ketertiban dan kepastian hukum yang akan mampu utnuk mengayomi masyarakat.

Pembangunan yang marak terjadi di era globalisasi ini membawa dampak positif dan juga negatif, hingga akhir akhir ini banyak kasus yang menarik perhatian masyarakat khususnya mengenai perbuatan pidana, delinkuensi atau kenakalan anak-anak. Contoh kasus yang sering terjadi di DIY yaitu Kasus Klitih. Dimana pelakunya para remaja. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran baik ketertiban umum ataupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh anak-anak usia muda, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khususnya di bidang hukum pidana, beserta hukum acara pidana anak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan perlakuan terhadap anak-anak yang terjerat oleh kasus pidana. 

Dalam proses perkembangan dari anak sering kita menenmui kejadian dimana anak-anak terlantar atau sering kita tahu bersama bahwa terkadang anakanak juga sering menerima ancaman atau intimidasi sehingga kadang menjadi korban penyalahgunaan anak, seperti menjadi pengamen, pengemis dll. Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang menaungi hal tersebut yaitu lembaga yang menjamin bahwa dalam penyelesaian kasus tersebut kesejahteraan anak-anak juga terjamin, tanpa melupakan jalannya kasus tersebut. 

 Untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi anak-anak dalam mendapatkan perlindungan maka dibentuklah UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU no 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, Sistem Peradilan Anak sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah mejalani pidana. Dalam sistem peradilan anak Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak diaturbahwa,dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahtaraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, adapaun syarat syarat dilakukannya diversi diantaranya adalah diancam pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana hal ini diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilakukannya proses diversi semata mata adalah untuuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dan menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan hak anak. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Selanjutnya, dalam prosesnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.  Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Author: Ammar Awarurrachman

Leave a Reply

Your email address will not be published.