Gambar: www.kaskus.com
Semua sistem, kita telah coba dan terapkan di negara kita ( indonesia ) hal ini bukan memperlihatkan satu dampak positif, tapi malah menampakkan bukti ketidakjelasan negara kita dalam bersikap dan menemukan fashionnya ( jati diri )..
Faisal basri : endgame,eps22.gitawirjawan
Sudah 77 tahun bangsa kita keluar dari cengkraman penjajahan ( merdeka ), sudah 7 kali pemimpin negara ( presiden ) berganti, sudah 3 kali kita berganti haluan dari yang kita sebut orde lama, orde baru, dan reformasi ( rezim ). Lantas apa saja yang mereka toreh dan ukir di negara dan sistem bernegara kita hari ini. Lewat tulisan ini gambaran atau penjabaran dengan diksi “ ikhtisar ” kita akan melihat apa sebenarnya yang telah terjadi pada kapal kita yang telah berlayar selama 77 tahun. Tetapi Pada permulaan seri tulisan ini saya hanya akan menjabarkan refleksifitas dari lingkup sistem politik dan ekonomi yang telah di terapkan di negara kita dari segi dampak dan relevansinya saat ini.
Orde Lama : Pondasi Satu Bangsa (One Nation )
Merupakan masa atau era dimana awal indonesia merdeka. Ancaman melanjutkan kemerdekaan dalam bingkai persatuan indonesia terhadap bangsa-bangsa yang ada begitu sangat nyata. Ancaman tersebut pada akhirnya membuat warna atau corak yang memiliki basis besar. Di satu sisi ada basis yang nampak dengan corak kedaerahan dan berbasis ideologis, ancaman tersebut di wujudkan dengan adanya gerakan yang mayorirtas masyarkat kita hari ini menyebutnya dengan pemberontakan.Pemebrontakan yang kita ketahui dari sumber catatan historis atau sejarah seperti pemberontakan PKI,DI MADIUN, pemberontakan permesta, DI TII dan lain sebagainya.
Peristiwa di atas telah mendjadi instrumen dialektika dalam terbentuknya kesadaran yang kuat terhadap satu bangsa yakni indonesia tanpa harus menghilangkan warisan budaya dari bangsa sebelumnya. Indonesia merdeka, pada awalnya telah membentuk sebuah sistem politik yang ideal untuk mengakomodir dari segala macam kepentingan yang berasal dari anak atau putra bangsa pada saat itu. Hal itu di pondasikan dengan adanya kesepakatan mufakat sebagaimana yang di sampaikan oleh sang proklamator ( soekarno ) pada pidato 1 juni 1945 tentang dasar keputusan mengapa kita harus merdeka.
Pada era ini, sistem politik dan pemerintahan begitu sangat dinamis. Ada beberapa sistem pemerintahan yang pernah diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno, seperti Sistem Presidential, Parlementer, Demokrasi Liberal, Konstituante dan terakhir Demokrasi Terpimpin.
Ide-ide sistem pemerintahan yang berlandaskan mufakat yang sangat dinamis ini tidak terlepas dari dinamika kesadaran berbangsa yang juga masih sangat dinamis (lihat peristiwa-peristiwa pemberontakan). Namun demikian, di era ini tercatat, walau hanya satu kali, pernah menyelenggarakan Pemilu yang diyakini sangat demokratis pada tahun 1955. Dinamika sistem politik dan pemerintahan di era Orde Lama dapat dikataegorikan sebagai proses pendewasaan menuju Indonesia yang demokratis.
Orde Baru ; Two Dark Sides
Terlepas dari perdebatan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, yang kemudian dikenal dengan era Orde Baru, dinamika menguatnya nilai kebangsaan masih terus diuji dengan hadirnya kelompok sparatis GAM di Aceh dan OPM di Papua.
Kedua peristiwa itu tidak terselesaikan di masa Orde Baru, gerakan separatis GAM baru berhenti pasca peristiwa bencana alam terbesar dalam abad ini, Tsunami yang terjadi di era Reformasi tahun 2004, sementara OPM masih sangat dinamis hingga saat ini. Selain itu gerakan-gerakan separatis yang muncul tidak begitu signifikan dalam mempengaruhi penguatan kesadaran satu bangsa. Fokus kajian terhadap era Orde Baru yang lebih menarik adalah pembangunan dan sistem demokrasi. Secara cover atau fisik luarnya, pembangunan ekonomi begitu sangat tanpak. Dimana berbagai fasilitas umum dan bangunan-bangunan publik berdiri kokoh, infrastruktur publik juga demikian. Dalam hal ini Soeharto sebagai Presiden pun dinobatkan sebagai Father of Development.
Dibalik prestasi tersebut, ternyata menyimpan two dark sides atau sisi gelap yang menjadi aktor rontoknya seluruh keberhasilan tersebuut. Bahwa prinsip pembangunan pada saat itu tidak berpijak pada kemandirian ekonomi, berbasis hutang luar negeri dengan menggadaikan berbagai kekayaan sumber daya alam dan pandemi penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akhirnya meluluh-lantakkan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan krisis moneter dan menjadi penyebab runtuhnya era Orde Baru. Disisi lain, pemerintah Orde Baru sesungguhnya berhasil dalam menstabilkan sistem politik dan pemerintahan. Program fusi partai-partai politik yang dikelompokkan pada keseragaman warna mampu mengkondisikan dinamika politik pada Pemilu yang rutin dilaksanakan perlima tahun.
Pun di tengah prestasi itu membawa sisi gelap demokrasi. Keikut sertaan Pemilu dengan dua Parpol dan satu Ormas, partai beringin ( golkar ) ,otoritas pelaksana pemerintah yang berkuasa itu sendiri, menyebabkan transparansi hasil Pemilu menjadi tidak jelas dan buram. Kontrol terhadap calon-calon legislator yang wajib lulus dari skrining badan khusus menghantarkan Soeharto menjadi penguasa yang nyaris tidak tersentuh untuk wacana suksesi. Proses ini melahirkan otoritarianisme kekuasaan yang dijalankan secara semaunya dan carut marut. Kebebasan demokrasi sebagaimana sejatinya dilunturkan dengan berbagai macam perihal peraturan yang mengekang hak-hak demokrasi warga negara secara keseluruhan. Dan Sisi gelap pembangunan ekonomi dan demokrasi itulah yang menjadi pelajaran selanjutnya pasca Orde Baru.
Reformasi ; The Beginning of The Aware Ness of One Nation
Sisi gelap Orde Baru mengantarkan instrumen yang memperkuat kesadaran kebangsaan dalam bernegara, ekonomi dan politik menjadi pulih dan dinamis kembali. Sistem Pemilu kembali membuka ruang kepada siapapun untuk ikut ambil bagian dalam setiap sisi pemerintahan dengan sebuah catatan bahwa sistem demokrasi yang dipilih menganut sisi liberalisme. Namun demikian pilihan sistem ini mampu mengakomodir berbagai kepentingan ideologis dan semangat kedaerahan.
Untuk sektor ekonomi, secara lamban namun pasti akan membentuk sebuah pondasi ekonomi yang berbasis kemandirian dengan memperkuat keterlibatan masyarakat melalui UMKM. Pemerintah pun mulai serius membangun sistem keterlibatan produk-produk UMKM dalam setiap proses penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kelanjutan program melalui sistem Elektronik-Katalog
Sementara, sistem pengawasan untuk tidak masuk semakin dalam ke sisi gelap pandemi korupsi, kolusi,nepotisme (KKN), pemerintah terus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif dan termasuk KPK, walau aspek prestasi kerjanya masih harus terus dievaluasi.ingat harus terus di evaluasi
Implementasi seluruh kegiatan program kerja maupun agenda reformasi menjadi bukti kuat bahwa proses kesungguhan warga bangsa Indonesia menjadi satu kesadaran yang sama yaitu satu bangsa Indonesia., adalah sebuah kenyataan yang mutlak dan kuat.
